Mbangun Kesalehan

Ahmaddahri.my.id - Sebelumnya, artikel ini sudah terbit pertama kali di Kompasiana.

Lah iya, buku Islam Ala Prabowo itu kan sudah terbit sejak April 2025 lalu, BAZNAS juga merilis dan launching besar-besarnya dengan gagah, kenapa baru ramai sekarang? Sederhannya, ini strategi marketting, salah momen, atau karena pencatutan dan klarifikasi dari sebagian nama yang dicatut, pun sebagian penulis itu adalah sosok representasi keagamaan di Negeri ini lho.

Ini bukan tentang bukunya semata, atau produksi tulisan yang penuh sanjungan menjuntai dan gagahnya teori yang disandingkan dengan sosok Prabowo, melainkan tentang citra moral. 

Ilustrasi buku Islam Ala Prabowo

Sudah sewajarnya, seorang pemimpin tidak hanya diperkenalkan melalui program politiknya, keberhasilannya mengelola negara, atau gagasan ekonominya. Ia juga diletakkan dalam sebuah horizon yang lebih tinggi, yaitu Islam, keadilan, tasawuf, pesantren, ulama, kemaslahatan, bahkan figur-figur ideal dalam sejarah Islam.

Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam, adalah judul buku yang menarik, bahkan menggemaskan, sehingga ini menjadi menarik untuk dibaca bukan hanya sebagai buku tentang Prabowo, melainkan sebagai gejala politik-keagamaan.

Saya teringat apa yang dikatakan Mbah Nun, bahwa sesama murid aja saling biji, jangan suka menilai sesama murid. Lalu terkait buku ini, siapa yang memberi kesaksian tentang keislaman seseorang, dengan bahasa apa, melalui otoritas apa dan siapa, serta untuk kepentingan legitimasi apa? atau ini hanya sebatas atribusi keagamaan semata?

Seseorang tidak perlu secara langsung mengatakan, "Saya adalah pemimpin yang saleh." Cukup orang lain yang memiliki otoritas sosial-keagamaan mengatakan bahwa dirinya dekat dengan nilai Islam, peduli kepada rakyat, membela kaum mustadh'afin, memiliki spiritualitas, berjiwa tasawuf, berpihak kepada pesantren, menghayati kemaslahatan, atau bahkan memiliki kualitas seperti figur pemimpin Muslim ideal. Maka, secara tidak langsung citra itu sudah terbangun dan memberikan kesan kepada masyarakat, apalagi yang mengatakan atau yang menulis menjadi kiblat kesalehan bagi kebanyakan orang.

Citra itu memperoleh daya yang berbeda ketika yang mengatakannya bukan seorang konsultan politik, melainkan tokoh agama, kiai, ulama, akademisi, atau figur yang memiliki otoritas dalam tradisi keislaman. Disadari atau tidak, ini menjadi modal simbolik kekuasaan. 

Atribusi semacam ini tentu tidak ujug-ujug salah. Karena setiap orang berhak melakukan atau mempresent orang lain untuk dibranding, dipopulerkan, dilabeli berbagai hal, apalagi tokoh agama yang tentu sudah banyak orang mengikuti kekharismatikan dan nimba ilmu kepadanya.

Namun, persoalannya bukan pada boleh atau tidaknya memberikan kesaksian keagamaan. Tetapi, ketika kesaksian tersebut kemudian berfungsi sebagai kepastian dan acuan kapasitas keagamaan serta spiritualitas seseorang di mata publik. Pendek kata, orang dikatakan baik itu tentu ada indikatornya, dan siapa yang membuat indikator itu tentu juga perlu kajian dan pemahaman mendalam, sekali lagi tidak ujug-ujug.

Seorang pemimpin disebut membela kaum lemah. Tetapi apakah kelompok yang lemah benar-benar menjadi lebih terlindungi? Seorang pemimpin disebut membawa keadilan. Tetapi apakah kebijakan negara benar-benar menghasilkan distribusi keadilan? Seorang pemimpin disebut mengutamakan kemaslahatan. Tetapi siapa yang memperoleh maslahat dan siapa yang menanggung mudarat? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menjadi penting karena idiom kesalehan politik harus dapat diuji secara politik. 

Kalau seseorang disebut sebagai pembela ploretar, atau mustadh'afin, ukurannya bukan banyaknya tulisan yang mengatakan demikian. Ukurannya adalah bagaimana kebijakan negara memperlakukan mereka yang paling tidak memiliki daya tawar.

Jika seseorang disebut memiliki spiritualitas kepemimpinan, ukuran moralnya bukan seberapa banyak istilah tasawuf digunakan untuk menggambarkannya. Ukurannya adalah bagaimana ia menggunakan kekuasaan ketika berhadapan dengan uang, jabatan, kepentingan politik, kritik, dan kelompok yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan. Dengan kata lain, atribusi keagamaan membutuhkan verifikasi sosial, begitu juga kesalehan, baik kesalehan politik, pun kesalehan sosial. 

Sejatinya, buku Islam ala Prabowo itu, dengan judul yang aduhai itu juga, sebenarnya menarik dibaca sebagai sebuah teks politik, teks legitimasi. Strukturnya tidak berhenti pada penggambaran Prabowo sebagai seorang Muslim. Ia menempatkannya dalam sejumlah kategori moral Islam, kepedulian kepada rakyat, keadilan, kemanusiaan, perdamaian, pembela kaum mustadh'afin, Islam kerakyatan, Islam Nusantara, tasawuf kepemimpinan, syariah, pesantren, kemaslahatan, bahkan perbandingan dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. 

Penisbatan yang sangat kuat ini, tentu dengan bahasa yang sangat kuat pula, ditambah atribusi dan legitimasi dari penulis-penulisnya (walaupun masih perlu konfirmasi, karena ada beberapa yang secara etika akademik disebut pencatutan).

Dan perlu digaris bawahi, bahwa seorang pemimpin yang dikaitkan dengan Umar bin Abdul Aziz tidak lagi hanya sedang dibicarakan sebagai pejabat negara. Ia sedang ditempatkan dalam genealogi moral kepemimpinan Islam. Ketika seorang pemimpin disebut memiliki nilai tasawuf, yang dibangun bukan sekadar citra kecerdasan politik, melainkan kedalaman batin, pun atribusi yang lain. Semua itu secara bersama-sama membentuk satu gambaran besar, bahwa penguasa yang bukan hanya memiliki kekuasaan, tetapi juga memiliki legitimasi moral untuk menggunakan kekuasaan tersebut.

Agama dan Legitimasi Berpijak

Kritik terhadap sebuah kebijakan biasanya dapat dilawan dengan data, debat ekonomi, atau argumen politik. Tetapi ketika seorang pemimpin telah ditempatkan dalam ruang moral-keagamaan, kritik terhadapnya berpotensi bergeser menjadi persoalan yang lebih sensitif.

Pemimpin yang telah diberi atribut keagamaan dapat tampil bukan lagi sekadar sebagai aktor politik, tetapi sebagai figur moral. Figur dengan keadaban politik, kesalehan sosial, dan memiliki spiritualitas yang dalam.  Ketika figur politik telah berubah menjadi figur moral, kritik kepadanya menjadi jauh lebih sulit.

Bukan karena kritik itu salah, tetapi karena kritik tersebut berhadapan dengan konstruksi simbolik yang jauh lebih besar daripada kebijakan yang sedang dipersoalkan.

Soekarno dan Islam Sontoloyonya misalnya,  ketika Islam justru digunakan untuk mengkritik, walaupun buku islam ala prabowo memiliki perbedaan yang signifikan  jika fenomena tersebut disandingkan dengan Soekarno melalui Islam Sontoloyo.

Perbandingan ini tentu tidak berarti bahwa Islam ala Prabow secara langsung terinspirasi oleh Islam Sontoloyo. Tidak ada dasar yang cukup untuk membuat kesimpulan semacam itu. Maksud saya, kita bisa melihat perbedaan fungsi wacana Islam dalam politik, pada kedua karya tersebut.

Pada Soekarno, Islam justru dipakai sebagai pisau kritik, pisau analisis tajam terhadap praktik keberagamaan itu sendiri. Dalam Islam Sontoloyo, Soekarno menyerang apa yang ia lihat sebagai keberagamaan yang kehilangan substansi moralnya, keberagamaan yang terlalu sibuk pada formalitas, tetapi kehilangan daya pembebasan, keadilan, kemanusiaan, dan rasionalitas. 

Soekarno tidak sedang mengatakan bahwa karena sesuatu disebut Islam maka ia harus diterima. Justru sebaliknya, perlu melihat secara seksama terhadap praktik yang mengatasnamakan Islam itu benar-benar sesuai dengan nilai Islam atau tidak. Sehingga, buku islam sontoloyonya Sukarno menjadi kritik dan kontrol terhadap praktik-praktik atas nama keagamaan. 

Sedangkan dalam konstruksi Islam ala Prabowo, bahasa agama lebih banyak bergerak kepada sosok, figur seorang pemimpin sebagai atribusi moral. Dengan kata lain, buku ini menggunakan atribusi keagamaan untuk membangun citra moral seorang pemimpin. Perubahan posisi agama dalam relasinya dengan kekuasaan begitu terlihat.

Pemerintah Prabowo menggunakan bahasa yang sangat dekat dengan narasi keadilan, pemerataan, kesejahteraan rakyat, ekonomi Pancasila, perlindungan masyarakat kecil, dan pembangunan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat.

Secara normatif, bahasa itu tentu sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kemaslahatan. Tetapi justru karena klaim moralnya tinggi, ukuran keberhasilannya juga harus tinggi.

Karena wilayah keagamaan itu wilayah privat, seyogyanya ukurannya bukan lagi tentg pemimpin rajin beribadah atau dekat dengan ulama. Tetapi bagaimana agama itu menjadi sebuah nilai sehingga praktiknya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat, keberpihakan terhadap yang lemah, dan kebijakan yang meninggikan kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir orang, partai pun golongan tertentu. 

Disadari atau tidak, Indonesia memiliki sejarah panjang pertemuan agama dan kekuasaan. Hampir setiap rezim membutuhkan bahasa moral untuk menjelaskan dirinya. Pada suatu masa bahasa itu nasionalisme. Pada masa lain pembangunan. Pada periode berikutnya demokrasi. Dan ketika agama memiliki pengaruh sosial yang besar, bahasa agama pun menjadi salah satu sumber legitimasi yang sangat kuat.

Karena itu, Islam ala Prabowo dapat dibaca sebagai salah satu episode baru dari sejarah tersebut. Ia memperlihatkan bagaimana seorang pemimpin politik dapat dibingkai melalui kesaksian banyak tokoh, kategori-kategori keislaman, simbol pesantren, bahasa kemaslahatan, spiritualitas, tasawuf, hingga figur ideal kepemimpinan Islam.

Tetapi semakin kuat atribusi tersebut, semakin besar pula kewajiban kita untuk mengujinya. Sebab, seperti dikatakan di atas, seorang pemimpin tidak menjadi adil karena disebut adil. Ia menjadi adil ketika kebijakannya menghadirkan keadilan. 

Seorang pemimpin tidak menjadi pembela kaum lemah karena disebut pembela kaum lemah. Ia menjadi pembela kaum lemah ketika mereka yang paling tidak berdaya dapat merasakan perlindungan negara. Dan seorang pemimpin tidak menjadi saleh secara politik karena banyak tokoh agama memberikan kesaksian tentang kesalehannya.

Kesalehan politik harus terlihat ketika ia memegang kekuasaan, membagi sumber daya, menghadapi kritik, menentukan siapa yang dilindungi, siapa yang dikorbankan, dan seberapa jauh dirinya bersedia dibatasi oleh hukum dan moral. Agama bukan atribut, ia harus menjadi etika. 

Perlu kita hindari agar agama tidak menjadi piranti kesalehan politik, sebab tugas agama di hadapan kekuasaan bukan membuat penguasa tampak suci. Tugas agama adalah memastikan kekuasaan tidak kehilangan rasa malu ketika berhadapan dengan ketidakadilan.

Dan membaca buku Islam ala Prabowo semestinya bukan dibaca sebagai ajaran atau madzhab baru, tetapi sebagai teks politik semata.[]