Islam di Istana; Kekuasaan yang Berkelindan

Ahmaddahri.my.id - Media Sosial sempat ramai dengan munculnya (kembali mencuat FYPnya) buku Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam yang terbit pada 2025. Buku tersebut bukan ditulis langsung oleh Prabowo, melainkan merupakan pembacaan sejumlah penulis (yang beberapa mengklarifikasi tidak merasa menulisnya) terhadap kehidupan, karakter, dan kepemimpinannya dari perspektif nilai-nilai Islam. Kehadirannya mengingatkan kita pada satu romantisme politik Indonesia, seorang presiden hampir selalu menarik untuk dibaca dari hubungan dan kedekatannya dengan Islam.

Mengapa Islam selalu menjadi bagian penting dalam kekuasaan di Indonesia? Jawabannya tentu bukan hanya karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Islam telah menjadi bagian dari sejarah masyarakat, pendidikan, kebudayaan, organisasi sosial, gerakan kebangsaan, bahkan perdebatan mengenai bentuk negara, sehingga hubungan antara Islam dan kekuasaan tidak pernah benar-benar dapat dipisahkan dari perjalanan Indonesia.

Karena itu, sejak Soekarno hingga Prabowo, Islam selalu memiliki ruang tertentu di sekitar kekuasaan. Tentu ini bukan tentang perubahan atas keberadaannya, melainkan cara setiap pemerintahan memahami, mendekati, mengelola, atau membangun hubungan dengan kekuatan-kekuatan Islam. Walaupun asumsinya bukan tentang siapa presiden yang paling Islami, melainkan apa yang terjadi pada Islam ketika berhadapan dengan kekuasaan dan apa yang terjadi pada kekuasaan ketika membutuhkan Islam.

Beberapa karya yang berkaitan dengan Presiden dan Islam di Indonesia (sumber; Komplikasi by AI)

Pertama, Soekarno melihat Islam sebagai Gagasan. Ia merupakan titik awal yang penting untuk memahami hubungan Islam dan kekuasaan di Indonesia. Dalam berbagai tulisan dan pemikirannya, termasuk Di Bawah Bendera Revolusi, Islam Sontoloyo, serta surat-surat dari Ende, terlihat bahwa Islam menjadi bagian dari pergulatan intelektualnya. Soekarno tidak memandang Islam sebagai tradisi yang telah selesai, tetapi sebagai kekuatan yang harus mampu bergerak mengikuti perkembangan zaman.

Karena itu, Soekarno menginginkan Islam yang dinamis, rasional, dan mampu berdialog dengan ilmu pengetahuan serta modernitas. Kritiknya terhadap praktik keberagamaan terkadang bahkan terdengar keras, tetapi kritik tersebut menunjukkan bahwa ia ingin agama memiliki daya pembaruan dalam kehidupan masyarakat. Persoalan yang dihadapi Soekarno bukan hanya bagaimana Islam dipahami, melainkan bagaimana Islam ditempatkan dalam sebuah negara Indonesia yang baru saja lahir, saat itu.

Perdebatan mengenai Piagam Jakarta dan dasar negara memperlihatkan rumitnya persoalan tersebut. Indonesia akhirnya tidak menjadi negara Islam, tetapi juga tidak menyingkirkan agama dari ruang publik; Pancasila menjadi jalan kompromi historis yang kemudian menjadi fondasi hubungan agama dan negara. Pada masa Soekarno, Islam dengan demikian hadir sebagai gagasan pembaruan sekaligus kekuatan sosial-politik yang harus dinegosiasikan dengan nasionalisme.

Kedua, Soeharto yang membawa hubungan agama dangan politik ke wilayah yang lebih subtil, bagaimana negara mengelola Islam. Untuk memahami sisi ini, berbagai karya tentang Soeharto menjadi penting, termasuk Laku Spiritual Pak Harto, Indonesia, dan Kejawen karya Bambang Wiwoho serta Menggali Falsafah Pak Harto karya Servas Mario Patty. Karya-karya tersebut memperlihatkan pertemuan antara Islam, Jawa, kebatinan, laku spiritual, dan kekuasaan.

Pada awal Orde Baru, hubungan negara dengan politik Islam berlangsung dalam suasana yang cukup tegang. Namun hubungan itu kemudian berubah, terutama ketika negara mulai semakin akomodatif terhadap sebagian kekuatan Islam, dan berdirinya ICMI pada 1990 menjadi salah satu penanda penting perubahan tersebut. Islam pada tahap ini tidak lagi hanya dipandang sebagai keyakinan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang harus diperhitungkan oleh negara.

Soeharto menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu harus berhadapan secara terbuka dengan agama. Kekuasaan dapat membatasi, mengatur, mengakomodasi, sekaligus membangun kedekatan dengan kekuatan keagamaan sesuai dengan kepentingannya. Hubungan semacam ini kemudian menjadi salah satu pola penting dalam sejarah politik Indonesia.

Ketiga, Habibie, kita dapat melihat bagaimana Islam bertemu ilmu dan teknologi. B.J. Habibie menghadirkan corak yang berbeda. Melalui karya seperti Habibie dan Ainun, Detik-Detik yang Menentukan, dan BJ Habibie, The Power of Ideas, terlihat bagaimana Islam berkelindan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, dan pembangunan manusia. Habibie juga menjadi tokoh sentral ICMI, sehingga hubungan Islam dengan kelompok terdidik dan profesional memperoleh ruang yang semakin besar.

Di tangan Habibie, Islam tidak hanya diasosiasikan dengan pesantren atau politik umat, tetapi juga dengan kaum terdidik, birokrasi, teknologi, dan modernitas. Ada keyakinan bahwa iman dan ilmu tidak harus dipertentangkan karena keduanya dapat berjalan beriringan untuk menghasilkan kemajuan. Islam seolah memasuki ruang baru, yakni ruang yang mempertemukan keyakinan dengan laboratorium modernitas.

Keempat, Gus Dur, jangan ditanya, beliau sangat erat dengan tradisi pesantren, pun penggagas negeri ini, kita dapat membaca karya-karya beliau sehingga islam tidak harus menguasai negara. Kemunculan Gus Dur membawa perubahan penting dalam cara hubungan Islam dan kekuasaan dipahami. Melalui Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Tuhan Tidak Perlu Dibela, Menggerakkan Tradisi, dan berbagai esainya, Gus Dur mempertemukan Islam dengan pesantren, tradisi, kebudayaan, demokrasi, pluralisme, serta kemanusiaan. Gagasan pribumisasi Islam menjadi salah satu pintu penting untuk memahami pemikirannya.

Bagi Gus Dur, Islam tidak harus kehilangan akar kebudayaan tempat ia tumbuh. Lebih dari itu, ia tidak menganggap Islam akan menjadi kuat hanya ketika menguasai negara; agama justru dapat memberikan kontribusi melalui moralitas, pendidikan, tradisi, dan pembelaan terhadap manusia. Dari sini muncul sebuah pelajaran penting bahwa kekuasaan negara tidak harus menjadi alat untuk memaksakan agama agar nilai agama dapat hidup dalam masyarakat.

Kelima, Megawati dan persoalan identitas kebangsaan. Megawati menghadirkan persoalan yang berbeda. Tidak banyak karya sistematis yang dapat disebut sebagai karya Megawati tentang Islam, sehingga hubungan tersebut lebih tepat dibaca melalui pidato, kebijakan, relasi politik, dan berbagai karya tentang dirinya. Persoalannya bukan terutama mengenai teologi Islam Megawati, melainkan bagaimana seorang pemimpin dengan identitas Soekarnois dan nasionalis berhadapan dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim.

Megawati memperlihatkan bahwa dalam politik Indonesia, identitas keagamaan dan identitas kebangsaan tidak pernah benar-benar terpisah. Penghargaan terhadap pemikiran Ahmad Syafii Maarif mengenai Islam dalam bingkai keindonesiaan dan kemanusiaan juga menunjukkan bahwa pertanyaan lama tetap relevan: bagaimana Islam menjadi bagian dari keindonesiaan tanpa kehilangan substansinya. Persoalan ini terus muncul karena agama dan kebangsaan sama-sama memiliki tempat kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Keenam, kita bisa melihat SBY dan islam sebagai etika kekuasaan. Pada masa Susilo Bambang Yudhoyono, bahasa Islam semakin dekat dengan persoalan etika. Buku SBY dan Islam karya Munawar Fuad Noeh dan Dunia Religius SBY karya Arwan Tuti Artha memperlihatkan dimensi religius SBY, termasuk hubungannya dengan Al-Qur'an, ibadah, pesantren, kiai, budaya Jawa, dan nilai-nilai spiritual. Pada masa ini, Islam semakin sering dibicarakan sebagai sumber moral bagi kehidupan demokrasi.

Kata-kata seperti amanah, akhlak, kesantunan, moderasi, perdamaian, dan tanggung jawab menjadi penting dalam pembicaraan mengenai kepemimpinan. Pertanyaannya pun mulai bergeser, bukan lagi terutama apakah Indonesia harus menjadi negara Islam, melainkan bagaimana sebuah negara yang bukan negara Islam dapat menjalankan pemerintahan dengan nilai-nilai moral yang sejalan dengan ajaran Islam. Pergeseran ini menunjukkan bahwa hubungan Islam dan kekuasaan mulai bergerak dari perdebatan mengenai bentuk negara menuju persoalan kualitas pemerintahan.

Ketujuh, Jokowi yang erat dengan jaringan keumatan. Pada masa Jokowi, hubungan pemerintah dengan Islam semakin terlihat secara institusional. Berbagai karya seperti Keislaman Jokowi, Jalinan Keislaman, Keumatan & Kebangsaan, dan Jokowi dan Islam: Praktik Kepemimpinan Islami Joko Widodo menunjukkan beragam cara membaca hubungan tersebut. Hubungan dengan NU, pesantren, dan para ulama menjadi bagian penting dari konfigurasi sosial pemerintahan.

Hari Santri, kunjungan ke pesantren, kedekatan dengan ulama, serta komunikasi dengan organisasi Islam memperlihatkan bahwa jaringan keumatan mempunyai posisi penting dalam kehidupan politik. Namun hubungan tersebut perlu dibaca secara kritis karena kedekatan antara penguasa dan organisasi Islam tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga dimensi politik. NU mempunyai jaringan sosial luas, pesantren memiliki akar masyarakat yang kuat, dan ulama memiliki otoritas moral, sehingga hubungan tersebut selalu berada di persimpangan antara agama, masyarakat sipil, dan legitimasi kekuasaan.

Dan kedelapan, Atribusi terhadap Prabowo dan Islam sebagai Laku Kepemimpinan. Kini kita sampai pada Prabowo. Islam ala Prabowo menarik bukan karena menawarkan sistem teologi baru, melainkan karena mencoba membaca Prabowo melalui tindakan dan kepemimpinannya, moralitas, tanggung jawab, keadilan, perdamaian, nasionalisme, dan kesejahteraan. Karena itu, istilah “Islam ala Prabowo” lebih menarik jika dipahami bukan sebagai mazhab baru, tetapi sebagai upaya melihat bagaimana nilai Islam diterjemahkan ke dalam laku seorang pemimpin negara.

Dalam hal ini, Prabowo memiliki penekanan yang agak berbeda dari para pendahulunya. Jika Soekarno banyak berbicara mengenai gagasan Islam, Habibie mempertemukannya dengan ilmu dan teknologi, dan Gus Dur menghubungkannya dengan tradisi serta kemanusiaan, Prabowo lebih dekat dengan gagasan Islam sebagai karakter kepemimpinan. Hubungannya dengan NU, pesantren, Muhammadiyah, ulama, dan isu-isu dunia Islam memperlihatkan bahwa hubungan agama dan kekuasaan terus menemukan bentuk baru.

Islam, Atribusi dan Etika Kekuasaan

Jika perjalanan Soekarno sampai Prabowo dirangkum, terlihat adanya perubahan cara Islam hadir dalam kekuasaan. Soekarno membawa Islam ke wilayah gagasan, Soeharto mengelolanya sebagai kekuatan sosial, Habibie mempertemukannya dengan ilmu dan teknologi, Gus Dur dengan tradisi dan kemanusiaan, Megawati dengan kebangsaan, SBY dengan etika demokrasi, Jokowi dengan jaringan keumatan, dan Prabowo mencoba membacanya sebagai laku kepemimpinan.

Dari perjalanan tersebut, kita dapat memahami bahwa Islam penting bagi kekuasaan Indonesia bukan semata-mata karena jumlah umatnya. Islam telah menjadi bagian dari sejarah sosial, kebudayaan, pendidikan, moralitas, dan pembentukan bangsa Indonesia, sehingga presiden sebenarnya tidak sedang berhadapan dengan Islam sebagai sesuatu yang berada di luar negara. Presiden berhadapan dengan Islam sebagai bagian dari Indonesia itu sendiri.

Namun kedekatan dengan Islam tidak otomatis membuat sebuah kekuasaan menjadi Islami. Penggunaan simbol keagamaan juga tidak serta-merta menunjukkan kedalaman moral seorang pemimpin, sebab ukuran yang lebih penting justru terletak pada apa yang dilakukan kekuasaan terhadap manusia: apakah ia adil, amanah, melindungi yang lemah, memberantas korupsi, menghadirkan kesejahteraan, dan menjaga martabat rakyat.

Mungkin di situlah perubahan paling penting dalam perjalanan Islam dan kekuasaan Indonesia. Perdebatan perlahan bergerak dari pertanyaan “apakah negara harus Islam?” menuju pertanyaan yang jauh lebih berat: apakah kekuasaan di negeri mayoritas Muslim ini mampu menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata?

Sebab jika Islam hanya berhenti pada simbol, ia mudah berubah menjadi ornamen kekuasaan. Tetapi jika Islam diterjemahkan menjadi keadilan, amanah, ilmu, kemanusiaan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap rakyat, maka ia menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada identitas politik. Ia menjadi etika kekuasaan. Agaknya, di situlah benang merah perjalanan Islam dari Soekarno sampai Prabowo, bukan tentang siapa presiden yang paling Islami, melainkan tentang bagaimana Islam terus-menerus menagih moralitas kepada kekuasaan Indonesia.[]